Diduga Intimidasi Warga di Sopan Jaya Terancam Pidana: Dokumen Kesepakatan Dipertanyakan, Posbakumadin Angkat Bicara
FOTO :DOK. SOROTAN TAJAM BUKTI TERLAMPIR
DHARMASRAYA | HKCYBER.COM – Rabu, 14 Oktober 2026. INTI PERISTIWA – Nagari Sopan Jaya, Kec. Padang Laweh, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat.
– Pemicu: Video viral TikTok, 27 Agustus 2026 — dugaan permintaan warga meninggalkan wilayah tersebut – Tokoh terkait: Wali Nagari St. Riza Rianda (Sutan Riza Arianda), keluarganya Popy Yuwinda, serta warga Sumi dan anaknya Clara.
FAKTA YANG TERUNGKAP Warga Terpaksa Pindah diduga “SEBAR ANCAMAN TEROR” Oleh oknum tertentu diwilayah Wali Nagari.
masih dalam perdalaman kasus siapapun yang terlibat akan kena batunya.
Popy Yuwinda disebut meminta Sumi & Clara tidak lagi tinggal di daerah tersebut dengan alasan keresahan lingkungan pergaulan
Keluarga Mul Yana & Sukiyam terpaksa pindah ke Nagari Jao – Sumi & Clara sempat mengontrak di Sungkai, namun diusir dan barang-barang dikeluarkan — keberadaan keduanya belum diketahui pasti
TUDUHAN BELUM TERBUKTI
Tuduhan aktivitas seksual berbayar terkait Clara belum terverifikasi dan tidak boleh dianggap fakta – Riwayat hukum seseorang tidak membenarkan penyebaran tuduhan fitnah baru atau perlakuan yang merendahkan martabat seseorang!
Dokumen Kesepakatan Misterius. Wali Nagari menyatakan telah ada rapat bersama unsur nagari, tokoh masyarakat, ulama, Bhabinkamtibmas & Babinsa – Janji menunjukkan dokumen rapat (daftar hadir, notulen, foto) — belum juga diperlihatkan hingga berita ini terbit – Jika benar ada kesepakatan: apakah musyawarah sukarela atau paksaan? Kesepakatan sosial tidak boleh mencabut hak atas tempat tinggal!.
Komunikasi Terhambat & UU Pers Dilanggar?Awalnya Wali Nagari sulit ditemui, pesan tidak dibalas, nomor disebut diblokir
– Setelah berita terbit, baru meminta pertemuan dan minta maaf — alasannya: “sedang sibuk bermain sepak bola” saat awak media meminta konfirmasi – Popy Yuwinda menanyakan hak liput awak media: “Siapa suruh awak media meliput ke Nagari kami?”
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers — siapa pun yang secara melawan hukum menghambat / menghalangi kerja pers dapat dikenakan pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp 500.000.000.
POSBAKUMADIN: HUKUM TIDAK PANDANG BULU “Jabatan maupun hubungan keluarga dengan pejabat tidak menjadikan seseorang berada di atas hukum.”
Adv. Tibrani, S.H., C.Med., Ketua Posbakumadin Dharmasraya Semua pihak wajib taat hukum, dinilai berdasarkan fakta dan bukti, bukan kedudukan atau status.
Dugaan paksaan meninggalkan tempat tinggal, penyebaran tuduhan, dan intimidasi harus ditelaah secara objektif – Setiap warga berhak mengajukan pengaduan dan pendampingan hukum jika merasa dirugikan
4 HAL YANG MASIH DITUNGGU JAWABANNYA
1 Di mana dokumen rapat yang dijanjikan? Belum diperlihatkan
2 Di mana dan bagaimana kondisi Sumi & Clara saat ini? Belum ada keterangan langsung
3 Apakah tuduhan yang beredar memiliki bukti sah? Belum terverifikasi
4 Apakah terjadi intimidasi/pencemaran nama baik? Belum ada kesimpulan hukum
Permintaan maaf tidak cukup menggantikan bukti dan keadilan. Masyarakat berhak tahu dasar keputusan, isi kesepakatan, dan perlindungan hak semua pihak.
Jika ada yang dirugikan, jalur hukum terbuka lebar — dan hukum harus tegak lurus tanpa pandang bulu, siapapun yang terlibat.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi untuk semua pihak yang disebut dalam berita ini. Semoga kebenaran segera terungkap dan keadilan ditegakkan. (BcS/RED)
