PELANGGARAN SERIUS KORUPSI SERAGAM SEKOLAH ACEH SINGKIL: NAMA PERUSAHAAN DICATUT, AKUN E-KATALOG DIDUGA DIBAJAK

ACEH SINGKIL | http://HKCYBER.CO.ID — Kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2,51 Miliar memasuki babak baru yang mengejutkan.

Direktur CV. Era Global Mandiri secara terbuka di hadapan penyidik mengaku tidak pernah mengetahui, tidak pernah menandatangani kontrak, dan tidak pernah mengerjakan proyek tersebut.

Fakta ini menguatkan dugaan pelanggaran serius: identitas perusahaan diduga dicatut dan akun e-katalog Kabupaten Aceh Singkil diduga dibajak oleh pihak lain.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan kerugian keuangan negara riil sebesar *Rp956,7 Juta* dengan rincian pagu:

Klaster Dana Bencana: Rp1,77 Miliar – Klaster Dana Reguler DAU: Rp742,9 Juta

Proyek yang seharusnya untuk kepentingan siswa ini diduga menjadi bancakan korupsi berjamaah.

*KEJANGGALAN YANG WAJIB DIBONGKAR KEJAKSAAN:*

Pantauan Tim Investigasi Hukum & Kriminal HKCYBER di lapangan menemukan sejumlah kejanggalan serius:

*1. Perusahaan Korban Pencatutan:* Pengakuan Direktur CV. Era Global Mandiri adalah pintu masuk untuk membongkar kejahatan terstruktur. Siapa yang mencatut nama perusahaan dan siapa yang mengoperasikan akun e-katalog hingga proyek bisa berjalan?

*2. Pengembalian Uang Secara Patungan Rp687 Juta:* Fakta paling janggal. Kelebihan bayar sebesar Rp687 Juta tidak dikembalikan oleh perusahaan pemenang tender, melainkan uang patungan dari tiga orang pihak lain di luar perusahaan.

Sesuai *Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan tindak pidana.*

Logika hukumnya sederhana: Jika ada pihak lain yang mengembalikan uang tersebut, maka merekalah yang diduga kuat telah menerima dan menikmati aliran dana.

*DESAKAN PUBLIK DAN PAKAR HUKUM:*

*Razaliardi Manik – Direktur Central Hukum & Keadilan (CHK) Aceh Singkil* menegaskan:

“Pengakuan bahwa perusahaan tidak tahu apa-apa adalah petunjuk yang sangat benderang. Kejari Aceh Singkil harus berani membongkar siapa aktor intelektual di balik pencatutan nama perusahaan ini. Ini bukan perkara sederhana, ini kejahatan terstruktur yang melibatkan segitiga komando.”

Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil dan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dinilai lalai dalam pengawasan dan verifikasi e-katalog. Ketua Umum RJN, Arfendy, juga diminta memberikan klarifikasi terkait lemahnya pengawasan tersebut.

*SERUAN TEGAS UNTUK KEJARI ACEH SINGKIL:*

Publik Aceh Singkil mendesak Kejaksaan Negeri Aceh Singkil untuk:

1.  Segera menetapkan tersangka baru dari pihak yang mengembalikan uang patungan Rp687 Juta tersebut.

2.  Membongkar aliran dana dan memeriksa Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan makelar proyek.

3.  Transparan dan jangan melindungi aktor kakap di balik layar.

Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Segitiga komando – PA, PPK, Makelar Proyek, dan penikmat dana harus diseret ke pengadilan tanpa pandang bulu.

Dugaan kuat, dibalik kata “Dibajak oleh pihak lain” ada banyak oknum aparat yang ikut menikmati hasil kejahatan ini.

*Tim Jurnalis Investigasi HKCYBER* *Bersambung Edisi Berikutnya…*Penulis: Arfendy