Dugaan Intimidasi dan Pengusiran Warga Sopan Jaya Jadi Sorotan, Publik Minta Penyelidikan Menyeluruh
DHARMASRAYA, HKCYBER.CO.ID — Kronologis dugaan arogansi, intimidasi, dan pengusiran warga di Nagari Sopan Jaya, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, kini menjadi tanda tanya besar di mata masyarakat. Jumat (30/10/2026)
Polemik ini semakin berkembang, di mana warga dan sejumlah elemen masyarakat mendesak agar persoalan ini dikaji secara mendalam, transparan, dan objektif, termasuk memastikan seluruh proses pemerintahan nagari berjalan sesuai hukum yang berlaku.
Masyarakat juga menyoroti dugaan adanya unsur fitnah dalam dinamika ini, dan menegaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam dugaan tersebut wajib membuktikan setiap tuduhannya secara tegas.
Pihak yang merasa dirugikan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang layak.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Dharmasraya sebelumnya telah menyatakan akan mengoordinasikan persoalan ini bersama Bupati, bagian pemerintahan, bagian hukum, Inspektorat, serta Camat Padang Laweh.
“Persoalan ini akan kami dalami sesuai kewenangan. Jika ditemukan pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kewenangan di tingkat nagari, pimpinan akan mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku,” tegas Plt. Kepala DPMD Dharmasraya, Yuli Adri, S.KM., M.Si., saat dikonfirmasi tim investigasi mediabuser.co.id di ruang kerjanya, Kamis (29/10/2026).
Polemik Bermula dari Video TikTok Persoalan mencuat setelah beredarnya video TikTok pada 27 Agustus 2026 yang memperlihatkan pernyataan Popy Yuwinda, istri Wali Nagari Sopan Jaya, yang meminta Sumi dan anaknya, Clara, tidak lagi tinggal di Kecamatan Padang Laweh. Pernyataan tersebut berdampak nyata bagi keluarga yang akhirnya memilih pindah ke Nagari Jao.
“Keluarga kami diminta pindah. Setelah itu, Bu Wali datang ke rumah Ibu Sukiyem. Akhirnya, Bapak Mul Yana bersama Ibu Sukiyem memilih pindah,” demikian keterangan keluarga kepada tim investigasi media.
Di tengah situasi itu, muncul pula tuduhan yang belum terverifikasi terhadap kehidupan pribadi warga tersebut.
Tuduhan ini dibantah pihak keluarga dan belum memiliki bukti yang sah, sehingga diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi penghakiman sosial yang merugikan pihak yang tidak bersalah.
Setiap tuduhan harus dapat dibuktikan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Janji Dokumen Rapat Belum Terpenuhi Wali Nagari Sopan Jaya, St. Riza Rianda, menyatakan telah menggelar rapat pembahasan bersama unsur pemerintahan nagari, tokoh masyarakat, alim ulama, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa. Ia juga berjanji akan memperlihatkan foto kegiatan, daftar hadir, serta notulen rapat.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, dokumen tersebut belum diperlihatkan kepada publik maupun awak media.
St. Riza juga menyampaikan permohonan maaf atas komunikasi dan pelayanan yang dinilai belum maksimal.
Sementara itu, Popy Yuwinda sempat mempertanyakan kehadiran awak media di nagari tersebut dengan pernyataan, “Siapa suruh media meliput ke nagari kami?”
Masyarakat Minta Penyelidikan Menyeluruh & Transparan
Ketua Posbakumadin Cabang Dharmasraya, Adv. Tibrani, S.H., C.Med., menegaskan bahwa persoalan warga harus diselesaikan berdasarkan hukum.
“Jabatan maupun hubungan keluarga dengan pejabat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak warga,” ujarnya.
Senada, Ketua LSM KPK Nusantara DPD Sumbar, Han Yusfik, melalui perwakilannya di Dharmasraya, Nel, meminta dugaan intimidasi, diskriminasi, maupun penyalahgunaan kewenangan dikaji secara objektif.
Publik juga mendesak kepolisian untuk turut melakukan penyelidikan menyeluruh guna mengungkap fakta yang sebenarnya.
“Kalau benar ada tindakan yang mengarah kepada intimidasi, diskriminasi, atau pengusiran warga tanpa dasar hukum, tentu harus diklarifikasi dan diperiksa. Pemerintah nagari harus memberikan penyelesaian yang adil kepada semua pihak,” tegas Nel.
Seluruh tuduhan dalam berita ini masih dalam tahap dugaan dan belum terverifikasi secara independen. Semua pihak yang disebut berhak memberikan penjelasan dan bukti. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang sah.
Pembuktian setiap tuduhan adalah kewenangan pihak yang menyampaikannya. (Tim Investigasi)
