Sekjen YP-LBH: Tuduhan Tanpa Bukti & Pengusiran Warga Sopan Jaya, APH Diminta Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu
DHARMASRAYA, HKCYBER.CO.ID — Sekretaris Jenderal YP-LBH, Arfendy, angkat suara terkait kasus dugaan intimidasi dan pengusiran warga di Nagari Sopan Jaya, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya.
Kasus ini bermula dari video viral pada Agustus 2026 yang memperlihatkan sekelompok ibu-ibu mendatangi rumah warga bernama Sumi dan anaknya, Clara.
Dalam orasi tersebut, terdengar tuduhan tanpa bukti yang menyebut korban melakukan perbuatan asusila dengan imbalan uang senilai Rp 300.000. Tekanan sosial yang terjadi akhirnya memaksa keluarga tersebut meninggalkan tempat tinggalnya. Jumat (30/10/2026).
Popy Yuwinda, istri Wali Nagari Sopan Jaya, disebut-sebut berada di antara kelompok tersebut.
Arfendy menegaskan agar Aparat Penegak Hukum (APH) Dharmasraya segera menindaklanjuti perkara ini.
“Siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab. Pengusiran tanpa putusan pengadilan adalah tindakan yang tidak sah.
Tidak ada satupun warga atau pejabat yang berhak mengusir seseorang dari tempat tinggalnya tanpa putusan pengadilan yang sah.
Hal ini melanggar hak atas tempat tinggal yang layak sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1),” tegas Arfendy.
Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia a. Fitnah & Pencemaran Nama Baik (KUHP) Menuduh seseorang melakukan perbuatan asusila di depan umum tanpa bukti yang sah merupakan pelanggaran hukum yang jelas:
Pasal 310 KUHP — Pencemaran nama baik: ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan.
Pasal 311 KUHP — Fitnah: jika tuduhan terbukti tidak benar, ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.
b. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Karena video tersebut direkam dan disebarkan melalui media sosial:
Pasal 27A UU ITE — Menyebarkan informasi bermuatan penyerangan kehormatan atau nama baik orang lain, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400.000.000.
c. Intimidasi, Pengusiran Sepihak & Penyalahgunaan Wewenang Jika terbukti ada keterlibatan atau pembiaran dari pihak pemerintahan nagari dalam tekanan terhadap warga, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.
Asas praduga tak bersalah berlaku mutlak — setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menghakimi sendiri di luar jalur hukum dilarang keras.
Ditinjau dari Perspektif Agama Islam a. Tuduhan Asusila Tanpa Bukti — Dosa Besar Qadzaf
Islam menetapkan aturan ketat: menuduh seseorang berzina atau melakukan asusila harus didukung oleh 4 orang saksi laki-laki yang melihat langsung.
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka hukumlah mereka dengan dera delapan kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama itu, dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”
QS. An-Nur: 4 Tuduhan tanpa 4 saksi sah termasuk kategori Qadzaf, dosa besar dengan konsekuensi hukum dunia dan akhirat.
b. Fitnah Lebih Kejam daripada Pembunuhan Rasulullah bersabda:
“Ketahuilah, sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Dan ketahuilah, sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. “HR. Bukhari & Muslim
Menghancurkan reputasi, mengintimidasi, dan mengusir wanita yang tidak berdaya hanya berbasis tuduhan tanpa bukti adalah bentuk kezaliman yang nyata di hadapan Allah SWT.
Wali Nagari Sopan Jaya, St. Riza Rianda: Menyebut aksi dipicu keresahan warga, namun dokumen rapat yang dijanjikan belum diperlihatkan hingga saat ini.
Keluarga Korban: Menegaskan tuduhan tidak pernah dibuktikan secara hukum dan telah mengalami tekanan psikologis yang berat.
Posbakumadin & Elemen Masyarakat: Meminta dugaan intimidasi, diskriminasi, dan penyalahgunaan kewenangan dikaji secara objektif dan transparan.
DPMD Dharmasraya: Telah menyatakan akan mendalami persoalan ini bersama instansi terkait.
Setiap tuduhan — terlebih yang menyangkut kehormatan seseorang — wajib dibuktikan secara sah di hadapan hukum. Popy Yuwinda atau pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut berkewajiban secara hukum dan agama untuk membuktikannya.
Jika tidak dapat dibuktikan, maka pihak yang dituduh berhak menuntut pemulihan nama baik maupun pertanggung jawaban pidana sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
Publik berhak menuntut proses yang transparan, adil, dan tidak menghakimi sebelum adanya putusan hukum yang sah. Tidak ada warga negara yang boleh dijadikan korban pengucilan sosial hanya karena tuduhan yang belum terverifikasi. (Tim Investigasi hkcyber.co.id)
