BALOI BLOK 6 MINTA DPRD BERTINDAK: DRAINASE DITUTUP BANGUNAN, LURAH BATU SELICIN HARUS DIPANGGIL!
BATAM – METROPOL.CO.ID – Kesabaran warga Baloi Blok 6, Jalan Dahlia, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, sudah habis. Mereka mendesak DPRD Kota Batam, khususnya Komisi I, agar segera turun ke lapangan dan memanggil Lurah Batu Selicin untuk dimintai keterangan.
Persoalannya satu: bangunan liar yang berdiri di atas saluran air dan area hijau, kenapa sampai hari ini masih dibiarkan?
Di lokasi, kondisi lingkungan sudah berubah total. Area yang dulu berfungsi sebagai taman dan daerah resapan, kini berubah menjadi deretan bangunan. Drainase yang seharusnya mengalirkan air justru terhimpit bangunan hingga menyempit. Imbasnya, badan jalan umum pun ikut mengecil.
Di khawatir kan Dampaknya langsung dirasakan warga. Saat hujan turun deras air pasti meluap karena Drainase sempit pasti ke jalan dan membawa sampah. Lebih mengkhawatirkan lagi, jika terjadi kebakaran, armada pemadam akan kesulitan melintas karena akses jalan Mengecil dan pasti terhalang bangunan.
ATURAN SUDAH TEGAS, BUKAN ABU-ABU
1. Bangunan di Atas Saluran Air Dilarang Sembarangan Dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 51 ayat (2) tentang Bangunan Gedung ditegaskan, bangunan yang berada di atas air, selokan, maupun prasarana umum harus melalui pertimbangan teknis khusus. Jika tidak ada izin khusus dan kajian teknis, maka bangunan itu bermasalah secara hukum.
2. Lahan Hijau Bukan Lahan Bangunan
Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang RTRW menjelaskan, Ruang Terbuka Hijau meliputi taman kota, jalur hijau, dan taman lingkungan yang dikelola Pemko untuk keindahan, resapan air, dan pengatur iklim. Taman di Baloi Blok 6 itu bukan tanah tak bertuan, itu aset Pemko / BP Batam. Tidak boleh didirikan ruko, rumah permanen, kos, atau warung, apalagi sampai disewakan.
Hal ini diperkuat Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002, yang mewajibkan setiap bangunan memiliki PBG (sebelumnya IMB) dan melarang pelanggaran garis sempadan jalan serta drainase.
3. Aturan Terbaru Memerintahkan Penertiban
Perwako Batam Nomor 65 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Penertiban Bangunan Liar menyatakan, bangunan liar yang menempati fasum, fasos, RTH, dan drainase wajib ditertibkan.
Sanksi yang diatur pun berjenjang, mulai dari teguran tertulis, penghentian kegiatan pembangunan, pembekuan hingga pencabutan PBG, sampai perintah pembongkaran bangunan tanpa ganti rugi.
LAHAN NEGARA BUKAN LAPAK SEWA RT/RW
Perlu ditegaskan, lahan hijau dan selokan adalah ASET NEGARA. RT/RW tidak memiliki hak untuk memilikinya, apalagi menyewakannya.
Apabila ada oknum yang melakukan pembiaran, bahkan diduga memungut uang sewa dari bangunan liar di atasnya, tindakan tersebut bisa dinilai sebagai pelanggaran tugas, dugaan pungutan liar, sekaligus penyebab banjir yang menyengsarakan warga.
6 TUNTUTAN WARGA BALOI BLOK 6:
- Fungsi taman penghijauan dikembalikan seperti awalnya.
- Bangunan yang menutup selokan dibongkar, drainase dinormalisasi, jalan dikembalikan lebar, termasuk penertiban pedagang liar yang mempersempit jalan.
- Satpol PP Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta BP Batam segera turun ke lokasi, tidak perlu menunggu viral.
- Oknum RT/RW yang diduga menyewakan lahan negara diperiksa.
- PBG / IMB seluruh bangunan yang berdiri di atas drainase dicek satu per satu.
- DPRD melalui Komisi I memanggil Lurah Batu Selicin untuk menjelaskan kenapa bangunan liar tersebut bisa berdiri dan dibiarkan begitu lama.
“Kami bukan menolak pembangunan. Tapi jangan membangun di atas hak warga banyak. Taman itu untuk semua orang, selokan itu untuk mencegah banjir. Kalau semuanya ditutup bangunan, kami warga Baloi yang menanggung rugi,” kata salah satu warga Baloi Blok 6 kepada awak media, Selasa, 10/11/2026.
Warga berharap Wali Kota Batam, DPRD, Komisi I, dan Satpol PP tidak lagi tutup mata. Baloi harus kembali tertib, jalan kembali lega, bebas banjir, dan aman untuk semua.
*Investigasi: Ramadan S. Domo,
METROPOL.CO.ID – Cepat, Akurat, Berimbang
