Pakar Pendidikan Inalim: Polemik Riwayat Pendidikan Gibran Banyak Narasi Menyesatkan, Penyetaraan Telah Terpenuhi
JAKARTA, METROPOL.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengeluarkan pernyataan terkait pemenuhan syarat batas minimal pendidikan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan pernyataan KPU tersebut, pihak penilai menyatakan syarat dokumen pendidikan Gibran telah terpenuhi dan diterima.
Penerimaan syarat pendidikan Gibran didasarkan atas dua dokumen dengan legalitas mutlak, yakni surat keterangan Kementerian Pendidikan serta keputusan penyetaraan dari Dirjen Dikti.
Pakar Pendidikan, Inalim, menjelaskan bahwa sistem pendidikan luar negeri memiliki kualifikasi dan nomenklatur yang berbeda dibandingkan pendidikan di Indonesia.
Riwayat pendidikan Gibran dimulai dari Orchid Park Secondary School di Singapura, dilanjutkan Advance Diploma di MDIS, hingga meraih gelar Bachelor of Science Honors in Marketing.
Seluruh jenjang tersebut dinyatakan sah secara hukum dan telah memenuhi proses penyetaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
“Ini faktanya sudah jelas. Sebarkan informasi ini agar masyarakat tidak terjebak isu‑isu liar,” ujar Inalim.
Inalim menyoroti narasi yang beredar di masyarakat yang menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah SMA Indonesia.
Menurutnya, narasi tersebut menyesatkan dan membodohi masyarakat yang tidak memahami mekanisme penyetaraan ijazah luar negeri.
Ia menjelaskan alur riwayat pendidikan Gibran secara berurutan:
1. Lulus SMP di Indonesia
2. Menempuh pendidikan selama 2 tahun di Orchid Park Secondary School (bukan kursus 6 bulan seperti yang banyak beredar)
3. Mengikuti Pathway Program yang diawali UTS Insearch
Diploma
4. Menyelesaikan Advance Diploma di MDIS
5. Menempuh program Sarjana (Bachelor of Science Honors in Marketing) dari University of Bradford yang dilaksanakan di Singapura melalui lembaga mitra MDIS
“Banyak orang langsung berasumsi pendidikan terakhirnya hanya SMP. Itu adalah sesat informasi,” tegas Inalim.
Lebih lanjut, Inalim menilai narasi salah tersebut sengaja disebarkan pihak‑pihak tertentu demi kepentingan politik untuk menjatuhkan Wakil Presiden.
Ia menyerukan agar masyarakat lebih kritis, tidak mudah terprovokasi opini yang memanfaatkan isu pendidikan untuk tujuan politik.
1. Verifikasi Sumber: Pastikan kutipan nama pakar Inalim benar nama lengkapnya, tanggal seminar, serta konfirmasi kutipan asli dari narasumber
2. Berimbang: Berikan ruang tanggapan dari pihak yang mempertanyakan riwayat pendidikan Gibran
3. Sumber Resmi: Cantumkan nomor/ tanggal keputusan KPU RI dan Dirjen Dikti sebagai sumber utama
4. Bahasa: Hindari kalimat subjektif seperti “bodong” pada teks berita utama, pindahkan sebagai kutipan narasumber saja.
Pakar Pendidikan Inalim: Banyak narasi menyesatkan soal riwayat pendidikan Gibran.
Penyetaraan ijazah luar negeri sudah terpenuhi berdasarkan dokumen Kemendikbud & Dirjen Dikti.
Masyarakat diminta waspada isu liar yang bermotif politik. Wyllianto, SE.
